15
Sep
08

Anggaran Pendidikan; Eksaminasi Tak Ubah Putusan Mahkamah Konstitusi

http://antikorupsi.org/indo/index.php?option=com_content&task=view&id=13332&Itemid=1

Anggaran Pendidikan; Eksaminasi Tak Ubah Putusan Mahkamah Konstitusi

PDF

Print

E-mail

Senin, 15 September 2008

eson diskusi

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan eksaminasi (pengujian) Koalisi Pendidikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan tak bisa mengubah putusan tersebut. “Tapi pasti akan berpengaruh terhadap pengambil kebijakan,” ujar Mahfud setelah menerima Koalisi Pendidikan, yang mengajukan eksaminasi ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta kemarin.
———–

Mahfud mengatakan eksaminasi ini akan ditelaah dan dibagi-bagi para hakim konstitusi. “Menjadi bahan pembelajaran pengambilan keputusan.” Sehingga logika berpikir dari eksaminasi ini dapat diambil substansinya.

Pada 14 Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 menyatakan pemerintah harus benar-benar menyusun Undang-Undang APBN yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan amanat UUD 1945.

Namun, masuknya komponen gaji guru dalam komposisi anggaran pendidikan menjadi penyebab Koalisi Pendidikan melakukan eksaminasi. Tim yang melakukan eksaminasi terdiri atas Prof Winarno Surahman, Prof H A.R. Tilaar, Prof Aji Sugiarto, M. Husein, Roy Salam, dan Yuna Farhan (FITRA). Hasilnya disampaikan ke Mahkamah Konstitusi melalui Koalisi Pendidikan, yang terdiri atas gabungan penggiat pendidikan, antara lain Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Indonesia Corruption Watch.

Koordinator Koalisi Pendidikan, Lodi Paat, menyatakan putusan Mahkamah tidak mencerminkan kondisi nyata pendidikan. Di Jakarta, Lodi menyatakan gaji pegawai negeri yang terbesar adalah guru. “Kalau semua ditaruh di situ, urusan belajar-mengajar akan berkurang.”

Peneliti bidang hukum dari Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengatakan masuknya komponen gaji guru dalam anggaran pendidikan akan mengurangi hak-hak dasar siswa. Nantinya, pemerintah diuntungkan karena bisa mengklaim terpenuhinya anggaran pendidikan 20 persen. Padahal tanggung jawab membayar gaji guru sudah berkurang dari sektor pembiayaan pegawai negeri sipil. “Anggaran 20 persen adalah sebuah penyiasatan konstitusional,” kata dia. DIANING SARI

Sumber: Koran Tempo, 13 September 2008


0 Responses to “Anggaran Pendidikan; Eksaminasi Tak Ubah Putusan Mahkamah Konstitusi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Kalender Tulisan

September 2008
S S R K J S M
    Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Administratur

Photobucket

Kontibutor :

Darwis, Aswin, Fachruddin, Fandi Photobucket darwis pos metro

Banner Anti Korupsi

Photobucket banner bahaya laten korupsi

Link Berita :

Photobucket

Komunitas Blogger Sumut

Yang Mampir:

  • 267,159 pengunjung
Locations of visitors to this page [URL=http://flagcounter.com/more/Bqu][IMG]http://flagcounter.com/count/Bqu/bg=FFFFFF/txt=000000/border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=0/[/IMG][/URL]

%d blogger menyukai ini: