15
Sep
08

KPK: Ubah Sistem Penggajian

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2905

KPK: Ubah Sistem Penggajian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam sistem penggajian aparaturnya. Sistem penggajian ini juga perlu dipikirkan bagi aparatur penyelenggara negara yang sudah menjadi terpidana, namun masih menerima gaji.

KPK menilai semestinya pemerintah menerapkan sistem penggajian dan remunerasi yang mengacu pada kinerja (time shift) untuk mengurangi pemborosan keuangan negara.

“Parahnya sistem penggajian kita masih PGPS (pintar goblok pendapatan sama), banting tulang dan tidur-tiduran gajinya sama. Ini yang harus diubah pemerintah, apakah itu dalam bentuk kepres (keputusan presiden) atau peraturan lainnya. Gaji itu seharusnya sesuai kinerja.

Kalau tersangka-tersangka korupsi sudah pasti tidak bisa bekerja karena kendala hukum. Dalam hal ini mereka seharusnya tidak digaji,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, Sabtu (6/9).

Dia mengatakan sistem penggajian yang lama menjadi salah satu kendala bagi keberlangsungan proses reformasi birokrasi dan terwujudnya asas keadilan di antara aparatur pemerintahan sendiri. Yang tidak bisa terelakkan menurut Haryono adalah dampak buruk bagi pelayanan publik. Pasalnya, mentalitas etos kerja yang dibangun oleh sistem penggajian yang tidak benar itu menjadikan pelayanan terhadap publik kerap terbengkalai.

“Pelayanan publik menjadi buruk karena aparatnya berpikir dia digaji negara bukan oleh masyarakat. Mereka seenaknya bekerja. Selain masyarakat, negara sendiri sebenarnya rugi menggaji mereka,” imbuhnya.

Dalam kaitan ini, KPK kata Haryono, telah mendorong Departemen Keuangan (Depkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) untuk menerapkan sistem penggajian berdasarkan kinerja apatur di masing-masing institusinya. Ke depannya, KPK akan terus mendorong agar departemen-departemen lain juga mengikuti langkah tersebut.

Apakah ini berarti tersangka korupsi yang berasal dari ketiga institusi itu, yang kebetulan saat ini menjadi pesakitan dalam proses hukum, tidak mendapatkan gaji karena tidak bekerja? “Ini yang sedang kita awasi terus,” ujarnya.

Lebih jauh Haryono mengungkapakan, sistem penggajian di KPK sendiri menganut sistem time shift. Artinya jajaran KPK digaji berdasarkan kinerja anggota-anggotanya. Kondisi seperti ini temyata efektif memacu seseorang untuk bekerja lebih keras.”Tidak heran kalau satu dengan yang lain itu gajinya berbeda-beda setiap bulan,” katanya.

Masih Terima Gaji

Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, Jaksa Urip yang divonis hakim 20 tahun penjara masih menerima gaji selaku pegawai negeri sipil (PNS). Gaji akan dihentikan jika yang bersangkutan sudah mendapatkan putusan hukum final (in kraacht). Hal yang sama juga berlaku terhadap kalangan DPR yangsudah ditahan KPK, ataupun yang kini di persidangan, maupun yang menjadi terpidana. Gaji mereka akan tetap diterima selama belum ada putusan hukum final.

Mantan anggota Komisi III DPR yang juga Menteri Hukum dan HAM (Menhuk-ham), Andi Mattalatta mengusulkan agar Tata tertib DPR juga mengatur anggota legislatif yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu lama, supaya diberhentikan. “Jika berdasarkan itu bisa. Tapi, banyak juga anggota legislatif yang tidak pernah ikut sidang, didiamkan saja,” kata Andi di Departemen Hukum dan HAM.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu meminta terpidana korupsi, Saleh Djasit, mengundurkan diri dari jabatan ang-gota DPR. Djasit yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar ini dihukum empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Andi membenarkan sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap, Djasit masih akan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR. “Ini juga aturan undang-undang. Dulu saja anggota KPU yang dipenjara (Nazaruddin Syamsudin dan Mulyana W Kusumah) tetap mendapat gaji sampai masa jabatan habis,” kata Andi.

Selain Djasit, negara juga harus menanggung gaji dan tunjangan anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi lainnya, di antaranya adalah Al Amien Nur Nasution, Hamka Yandhu, Sarjan Tahir, dan Yusuf Emir Faishal.
Sumber : Sinar Harapan, 06 September 2008


0 Responses to “KPK: Ubah Sistem Penggajian”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Kalender Tulisan

September 2008
S S R K J S M
    Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Administratur

Photobucket

Kontibutor :

Darwis, Aswin, Fachruddin, Fandi Photobucket darwis pos metro

Banner Anti Korupsi

Photobucket banner bahaya laten korupsi

Link Berita :

Photobucket

Komunitas Blogger Sumut

Yang Mampir:

  • 267,159 pengunjung
Locations of visitors to this page [URL=http://flagcounter.com/more/Bqu][IMG]http://flagcounter.com/count/Bqu/bg=FFFFFF/txt=000000/border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=0/[/IMG][/URL]

%d blogger menyukai ini: