05
Nov
08

KPK tidak Memonopoli Penanganan Kasus Korupsi di Daerah

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2961

Tidak mau dikatakan memonopoli penanganan kasus korupsi, KPK memberikan kesempatan kepada polisi dan jaksa sama-sama menangani kasus korupsi yang terjadi di daerah, misalnya saja di provinsi Bengkulu.

Hal ini dikatakan penasehat KPK RI Suryohadi Djulianto kepada wartawan, usai membuka Workshop KPK tentang peranan DPRD dalam men­jalankan tugas dan fungsi di tengah masyarakat, Senin (3/ 11) di ruang sidang paripurna DPRD kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

“KPK tidak mau dikatakan memonopoli dalam mena­ngani kasus korupsi. Khusus­nya di daerah silahkan saja polisi dan Jaksa menangani­nya.” kata Suryohadi.

Namun demikian, katanya, jika polisi dan jaksa sudah tidak mampu, apalagi kasusnya terbilang prioritas, maka KPK akan mengambil alih. Diakui juga oleh Suryohadi, saal ini personil di KPK masih tergolong minim. Jumlah per­sonil mencapai 500 orang, sudah termasuk didalamnya 50 orang tenaga penyidik.

Terkait KPK melakukan kegiatan workshop di DPRD, dimaksudkan untuk mening­katkan peran dan fungsi lem­baga perwakilan. Karena berdasarkan hasil studi bebe­rapa perguruan tinggi, masih banyak anggota dewan yang belum mengerti tugasnya aliasbelum nyambung. “Kemudian bagaimana mereka mau me­makmurkan rakyat kalau ker­janya saja masih belum tahu kemana arahnya,” ucapnya.

Padahal tugas dewan itu, kata Suryohadi ada tiga. Per­tama legeslasi, penganggaran dan melakukan pengawasan. “Nah dalam penganggaran dewan belum mencerminkan aspirasi masyarakat setem­pat. Demikian terhadap penga­wasan pelaksanaan APBD masih kurang berfungsi,” ujar Suryohadi.

Melalui kegiatan diharap­kan anggota dewan dapat memahami tugas dan fungsinya selaku angota lembaga di DPRD yang bagus dan benar. Selama ini ada kecende­rungan anggota dewan lebih fokus kepada kepentingan parpol, bukan kepentingan masyarakat. “Itu merupakan hasil temuan beberapa lem­baga masyarakat.” ujarnya.

Seterusnya kala dia, semua pemateri bukanlah orang dari KPK. Mereka adalah para gu­ru besar perguruan tinggi cu­kup dikenal dan memahami bagaimana melakukan tugas sebagai anggota dewan yang benar.

Sumber : Pelita, 05 November 2008


0 Responses to “KPK tidak Memonopoli Penanganan Kasus Korupsi di Daerah”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Kalender Tulisan

November 2008
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Administratur

Photobucket

Kontibutor :

Darwis, Aswin, Fachruddin, Fandi Photobucket darwis pos metro

Banner Anti Korupsi

Photobucket banner bahaya laten korupsi

Link Berita :

Photobucket

Komunitas Blogger Sumut

Yang Mampir:

  • 267,159 pengunjung
Locations of visitors to this page [URL=http://flagcounter.com/more/Bqu][IMG]http://flagcounter.com/count/Bqu/bg=FFFFFF/txt=000000/border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=0/[/IMG][/URL]

%d blogger menyukai ini: